Oleh: Alfian

Penangkapan aktivis senior Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat pada Selasa (13/10) dini hari oleh petugas polisi dari Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri menambah panjang catatan hitam pada sejarah kehidupan demokrasi di Indonesia era pemerintahan Jokowi (2014-2020).

Syahganda dan Jumhur hanya dua dari puluhan nama aktivis yang dibungkam melalui penerapan delik pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sejak awal kelahirannya memang terkesan akan menjadi instrumen penguasa dalam menjerat lawan atau musuh politik. Siapa saja yang dianggap penguasa dapat menimbulkan ancaman bagi kekuasaan dan kepentingan (politik dan pribadi) penguasa dapat langsung diciduk tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang (KUHAP), Konstitusi, Peraturan Kapolri dan segudang peraturan perundang-undangan lain yang melarang keras penangkapan terduga pelanggaran hukum tanpa didahului oleh pemanggilan atau pemeriksaan untuk klarifikasi / dimintai keterangan.

Syahganda dan Jumhur hanya dua nama dari puluhan nama korban kesewenang-wenangan oknum aparat (baca: penguasa) di era Presiden Jokowi dengen kedok pelanggaran UU ITE atau hoaks dan sejenisnya. Jauh sebelumnya, Raden Nuh aktivis senior yang fenomenal melalui akun twitter @Triomacan2000, situs blog Ronin Samurai dan berbagai media online seperti Asatunews.com, Gebraknews.com dan lain-lain, menjadi korban pertama dari penyalahgunaan UU ITE oleh rezim Jokowi.

Raden ditangkap hanya selang beberapa hari setelah Presiden Jokowi dilantik. Penangkapan Raden Nuh dihiasi penyebaran berita dan pembentukan opini yang mengesankan aktivis itu seperti seorang penjahat, bukan aktivis yang gencar mengungkap korupsi dan kebejatan penguasa.

Setelah Raden, menyusul sejumlah aktivis lain mulai dari Ongen hingga Ahmad Dani dan Ratna Sarumpaet. Mereka semua ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Bangsa Indonesia masih dapat bersyukur karena Habib Rizieq Syihab berhasil lolos dari jeratan UU ITE yang disiapkan penguasa untuk membungkamnya.

Aktivis vs Koruptor

Penyalahgunaan UU ITE yang kerap dijadikan sebagai alat pembungkam dan penindas para aktivis oleh penguasa, menjadi legitimasi tudingan publik bahwa di era Jokowi kehidupan demokrasi dan hak azasi manusia memburuk. Kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia jatuh ke titik nadir dan mundur beberapa dekade ke belakang, jauh lebih buruk daripada era Suharto pada tahun 1980an atau 1990an.

Tidak cukup penangkapan dan penahanan, para aktivis korban jeratan penyalahgunaan UU ITE hampir semua divonis bersalah oleh majelis hakim. Alat bukti, kesaksian dan lain-lain fakta persidangan tidak pernah menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Pokoknya, para aktivis korban penyalahgunaan UU ITE pada akhirnya akan jadi pesakitan dan narapidana, diperlakukan buruk melebihi pejabat busuk, koruptor atau perampok uang negara.

Segenap komponen bangsa Indonesia, mulai dari aktivis hukum dan ham penggiat sosial politik, cendikiawan, ulama, pers, ormas,  civitas akademika, partai, politisi, budayawan, DPR, DPD dan seterusnya adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pembusukan demokrasi dan hukum Indonesia akibat dari penyalahgunaan UU ITE sebagai modus utama penguasa untuk membungkam suara kritis rakyat.

Suara rakyat adalah suara tuhan hanya tinggal slogan kosong tanpa makna. Suara rakyat adalah kebenaran telah jadi mimpi di siang bolong, hampa seperti tulang tanpa isi.

Quo Vadis Demokrasi Indonesia ?

*) Direktur PKSN